Envoy insists Pakistan will tackle terrorists as attack kills 3

Islamabad, Pakistan -- Gunmen in Pakistan opened fire on oil trucks bound for NATO forces in Afghanistan, setting some 20 vehicles on fire and killing three, police said Monday.

The attack came shortly after Pakistan's ambassador to the United States vowed his country would go after terrorists on its soil.

Naeem Iqbal, a police spokesman, said five people were wounded in the attack on tankers parked on a main road outside a housing complex near the capital city of Islamabad. Efforts to put out the blaze are ongoing, he said.

Bin Yamin, a deputy police chief, said eight gunmen entered the area on Monday around 12:15 a.m. local time. He said they told people near the trucks to run away and that most did. Then they opened fire.

The tankers were parked in the vicinity of an oil refinery where they were going to go to pick up fuel for NATO forces in Afghanistan, Yamin said.

Video images of the scene showed firefighters working to put out flames that stood out in the night against the overturned trucks.

On Sunday, Pakistan's ambassador to the United States insisted his country would go after terrorists on its soil and needed only "technical" help from Washington, not U.S. troops on the ground.

Husain Haqqani, said "State of the Union" that Pakistan would reopen a NATO supply route into Afghanistan "relatively quickly," probably in less than a week.

Pakistan halted the convoys Thursday after officials blamed cross-border NATO helicopter fire for the deaths of three Pakistani soldiers.

Haqqani said the United States and Pakistan were investigating the killings together.

He said Pakistan will move against militants on its own schedule, not Washington's.

"Pakistan is saying we will take care of all terrorists on the Pakistani side of the border, but we will do it on our timeline," Haqqani said Sunday. "We cannot always follow a timeline that our allies set for us, because we are allies, not a satellite."

Pakistan has lodged protests against NATO helicopter incursions into its territory -- which the International Security Assistance Force says its rules of engagement permit -- and is very sensitive about reported U.S. drone strikes in Pakistan.

There were a record number of drone strikes last month, according to a CNN count.

On Saturday, three suspected drone strikes killed 18 people.

Pakistani intelligence officials said 10 people died in one drone strike targeting a militant hideout, four people died when a vehicle was struck, and four others were killed when another hideout was targeted.

All three occurred in the Data Khel area of North Waziristan.

The intelligence officials did not want to be named because they are not authorized to speak to the media.

Security analysts have described North Waziristan as a haven for various factions of Afghan and Pakistani Taliban and al Qaeda militants.

The majority of reported strikes this year have hit targets in the district, a mountainous tribal area on Pakistan's border with Afghanistan, analysts said.

The United States does not officially acknowledge that it has unmanned aircraft firing missiles at suspected militants in Pakistan, but it is the only country operating in the area that is known to have the ability to do so.

Ambassador Haqqani also said Pakistan couldn't do everything Washington wants "because sometimes we don't have the capacity and sometimes we don't have the means."

He said Pakistan's geography makes it hard to hit militants.

"Sometimes people in the U.S. think ... that it's all flat land with everything visible. Not even the drones can identify everyone in North Waziristan because of the complexity of terrain," Haqqani said.

Haqqani also argued that Pakistani politicians, just like U.S. counterparts, are constrained by public opinion.

"All politics is local and the local situation in Pakistan is that the United States is not very popular amongst our public," he said.

"The fact remains that an elected democratic government in Pakistan is limited by public opinion to the extent of what it can do," he said.

Source : CNN

Statue of King Tut's grandfather unearthed in Egypt

Cairo, Egypt -- The upper portion of a limestone likeness of King Tut's grandfather has been unearthed in Luxor, Egyptian officials said.

Investigators found the statue of Amenhotep III while excavating on the site of a large temple on Luxor's west bank, Egypt's Supreme Council of Antiquities announced in a statement Saturday.

"The statue is one of the best new finds in the area because of its expert craftsmanship," the statement said, citing Zahi Hawass, the council's secretary general.

The statue, which is 4 feet 3 inches (130 centimeters) tall and 3 feet 1 inch (95 centimeters) wide, depicts the pharaoh seated on a throne, accompanied by the Theban god Amun. The king wears the double crown of Egypt.

Now experts must dig to find the rest of it.

Amenhotep III, who lived until 1352 BC, was hardly a modest king. Hawass said there is an "overwhelming amount of statuary" depicting the ruler, who was the father of Amenhotep IV, better known as Akhenaten. There may be other statues of him at the site, according to the council's statement.

Amenhotep III's reign was a time of wealth and stability, according to the British Museum. He inherited a great empire and took on many building projects.

Source : CNN

Kerjasama Strategis AS-Indonesia?

Release resmi hasil pertemuan Menlu AS Hillary Clinton dan Menlu RI Marty Natalegawa beserta delegasi masing-masing dalam rangka Kerjasama Komprehensif Indonesia-AS di Washington, dikeluarkan 17 September lalu. Didalam release juga dijelaskan Rencana Aksi sebagai panduan implementasi Kerjasama Konprehensif.

Di bawah ini catatan penting tentang substansi kerjasama yang bersifat strategis antara AS-Indonesia itu :

1. Langkah ini adalah formalisasi dan pemberian kerangka bagi kerjasama yang sudah dibicarakan sebelumnya bahkan pada beberapa area sudah sampai pada tataran teknis, misalnya dalam masalah peningkatan perdagangan, investasi, pertahanan dan keamanan, kesehatan dan sains. Menlu Marty Natalegawa pada Jumat 19/3/2010 mengomentari penundaan kunjungan Obama menyatakan, ”Penundaan tidak mengganggu semua persiapan yang sudah dilakukan. Semua persiapan substansi sudah matang, antara lain "Comprehensive Partnership Agreement", perjanjian di bidang investasi, perjanjian tentang kerja sama teknologi, dan lain-lain', dari sisi substansi sudah siap semua”.

Dalam bidang kesehatan menurut Staf Ahli Menteri Kesehatan Makarim Wibisono, kemitraan strategis yang rencananya akan ditandatangani saat kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia, juga mencakup bidang kesehatan, yakni bidang penelitian biomedis dan health science, termasuk virus. Ia menyatakan : "Tapi kita menyelesaikan pekerjaan kerjasama di public health research itu enggak harus sebelum kedatangan Obama selesai kan. Kita harus bekerja dengan benar, leluasa, mencari formula yang sifatnya win-win”. Sementara di sisi ain, pertemuan-pertemuan bagian dari persiapan Kerjasama Komprehensif di masing-masing bidang juga sudah terjadi, diantaranya tercantum dalam release yang dikeluarkan kedubes AS 28 Juni .

2. Persiapan ke arah Kemitraan Komprehensif ini sudah direncanakan sejak lama bahkan terlihat pemilihan para menteri di kabinet sekarang dan pejabat lainnya yaitu dipilihnya orang-orang yang dekat dan disukai “Amerika” misal, Purnomo jadi Menhan, Endang jadi menkes, Mari Elka tetap jadi Mendag, SMI jadi menkeu meski ditengah jalan terpaksa diganti Agus Martowardoyo, Marty yang sebelumnya banyak berkiprah di PBB dan AS jadi Menlu, lalu Dino Pati Djalal jadi dubes berkuasa penuh untuk AS.

3. Hal diatas sudah dinyatakan oleh Thomas B. Pepinsky, asisten profesor pemerintahan di Cornell University, yang menulis di Asia Pacific Bulletin nomor 42, 17 Agustus 2009: “Sebagai persiapan SBY untuk periode keduanya, AS dan Indonesia merencanakan “Kemitraan Komprehensif” yang baru untuk memperkuat hubungan bilateral. Pada saat yang sama Indonesia menghadapi sejumlah tantangan –termasuk tantangan akut krisis ekonomi gobal, tantangan kronis mengatur negeri sedang berkembang yang besar dan beragam, dan ancaman terorisme yang diperbarui- akan menguji pemerintahan SBY. Respon SBY terhadap tantangan itu akan membentuk jalan hubungan bilateral Indonesia-AS ke depan.

Semua sinyal mengindikasikan bahwa platform SBY untuk melanjutkan pembangunan ekonomi, reformasi dan keamanan dalam negeri hanya tepat untuk menempa kemitraan baru Indoneisa dengan AS.” Ia juga menyatakan bahwa pemilihan wares Boediono, dan mendag Mari Elka Pangestu dan Menkeu SMI, lebih untuk menguatkan pendekatan pasar dalam mengatur ekonomi. Menurutnya, kebijakan yang difokuskan pada pasar dan berorientasi keluar akan menjadi pusat bagian terpenting dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan AS.

Menurutnya, perhatian pada keamanan juga akan menjadi pembentuk hubungan Indonesia-AS. Ia menyimpulkan bahwa kebijakan SBY pada periode kedua hanya akan mengalami perubahan kecil dibanding periode pertama. Indonesia akan tetap melanjutkan model pembangunan berorientasi keluar –sesuai dengan kondisi unik Indonesia- dan pemerintahan SBY akan terus memprioritaskan stabilitas dan keamanan dalam negeri seraya melanjutkan beberapa agenda penting reformasi pemerintahan. Ini adalah prioritas yang di 'share' oleh pemerintahan Obama untuk Indonesia.

Disamping semua kebijakan itu, koneksi personal Obama dengan Indonesia, terpilihnya SBY dengan wapres Boediono, pemilihan pejabat kabinet SBY, dsb akan berpengaruh dalam membentuk hubungan Indonesia-AS. Dengan semua alasan itu menurutnya pemerintahan Obama harus memandang periode kedua SBY sebagai hasil pemilu terbaik untuk membangun kemitraan AS dengan Indonesia. Ia mengakhiri tulisannya “ SBY dan tim barunya adalah mitra ideal bagi kemitraan komprehensif baru pemerintahan Obama dengan Indonesia”. (sumber: EastWestCenter.org/apb)

4. Penandatanganan Kemitraan Komprehensif ini adalah pelembagaan dari komitmen SBY –'SBY adalah yang pertama kali menyerukan kemitraan strategis Indonesia'-'AS pada November 2008 dan belakangan diubah menjadi Kemitraan Komprehensif'– dan Obama - 'Obama menyambut seruan SBY dan langsung menindaklanjuti dengan mengutus Hillary Clinton pada Februari 2010. Hillary segera setelah pelantikan Obama menyatakan bahwa pemerintahan Obama berkomitmen untuk bekerja ke arah kemitraan semacam itu dipandu oleh agenda yang konkret'– untuk menguatkan dan memperdalam kerjasama RI-AS bersifat jangka panjang dan menjadikan persahabatan RI-AS sebagai persahabatan abadi.

Bisa dikatakan kesepakatan ini mengabadikan hubungan RI-AS. Dengan kata lain melanggengkan kontrol dan hegemoni AS atas Indonesia. Siapapun presiden RI pasca SBY, maka harus menjalankan kesepakatan ini dan tidak boleh keluar dari koridornya. Ini menjadi sinyal bahwa presiden pasca SBY haruslah orang yang menerima dan mendukung sepenuhnya kesepakatan ini. Jika tidak maka akan “dihabisi” oleh AS dan orang-orangnya di Indonesia.

5. Komisi Bersama ini yang diketuai Menlu AS dan Menlu RI merupakan komponen kunci dari implementasi Kemitraan Komrehensif. Artinya semua implementasi Kemitraan Konprehensif ini dibawah kendali kementerian luar negeri. Ini juga sejalan dengan laporan tahunan kementerian luar negeri dimana banyak dialog, seminar dan sebagainya seperti seminar yang dilakukan oleh ICIS, dialog toleransi, dialog antar agama, dsb, semuanya adalah proyek kementerian luar negeri.

6. Kemitraan Komprehensif ini adalah bentuk nyata penggunaan soft power pemerintahan Obama. Tentu tujuannya adalah memperdalam pengaruh dan kontrol AS atas negara yang dijadikan sasaran soft power itu dalam hal ini adalah Indonesia. Kalau pada dua kali masa jabatan Bush, pendekatan hard power lebih mengemuka dan menghasilkan resistensi luar biasa dari dunia khususnya negeri muslim, maka beda halnya dengan soft power ini relatif tidak mendapatkan resistensi dari dunia bahkan disambut dengan tangan dan hati terbuka dan dianggap sebagai kebaikan AS –'kecuali oleh pihak-pihak yang ideologis di dunia Islam' .

Begitu pula yang terjadi dengan Kerjasama Komprehensif ini. Banyak pihak di negeri ini tidak menganggapnya sebagai intervensi dan kontrol AS atas Indonesia. Justru mereka anggap sebagai kebaikan AS kepada Indonesia. Mereka juga menggangap Kemitraan Komprehensif seperti ini sudah berada pada arah yang benar.

7. Hegemoni AS atas suatu negeri akan berjalan berdasarkan sistem yang dirancang –didektekan- oleh AS. Namun implementasinya tetap dijalankan oleh orang-orang AS di negeri sasaran yang menjadi antek mereka baik sadar maupun tidak. Pada era Bush masalah regenerasi orang ini tidak mendapat perhatian berarti. Maka Kerjasama Komprehensif ini terutama bidang pendidikan, dan pengembangan kapasitas SDM, bisa juga diartikan untuk menjamin terbentuknya generasi baru penerus agen-agen AS yang sudah ada.

8. Secara umum dan keseluruhan, Kemitraan Komprehensif ini akan memperdalam dan melanggengkan intervensi, pengaruh dan hegemoni AS atas Indonesia. Semua itu dengan kemitraan ini akan menjadi lebih komprehensif, melihat cakupan kemitraan yang yang begitu luas dan adanya kesiapan untuk memperluasnya ke sektor-sektor dan area kegiatan lainnya.

9. Umat perlu sadar, eksistensi hegemoni AS atas negeri-negeri Islam (Indonesia khususnya) bisa berjalan nyaris tanpa hambatan karena kontribusi dan sikap hipokrit dari para penguasanya. Dan AS memberikan reward (hadiah) dengan dukungan penuh untuk mendudukkan para “komprador” ini di berbagai posisi strategis kekuasaan negeri Islam.

10. Sesungguhnya Indonesia merdeka secara fisik, tapi masih dalam ketiak penjajahan bangsa Barat (AS dan sekutunya) dalam berbagai aspek (Ekonomi, Politik keamanan, Sosial budaya, dan hukum). Dalam konteks inilah, umat perlu “melek” dan menyuarakan kemerdekaan yang hakiki untuk Indonesia.

Membebaskan dari imperialisme Barat (AS cs), dan di kembalikan kepada kehidupan dengan sistem yang sesuai fitrah, memuaskan akal, dan bisa melahirkan ketentraman batin (kalbu) dan itu tidak lain adalah Islam. Sistem yang sohih, media mencapai sa’adah (kebahagiaan) dan kamal (kesempurnaan) hidup di dunia dan akhirat. (Haris Abu Ulya/DPP HTI)

Source : eramuslim

Dua Tentara Israel Jadikan Bocah Palestina Sebagai Tameng Hidup

Pengadilan militer memutuskan dua tentaranya bersalah karena telah menggunakan seorang anak Palestina berusia 9 tahun sebagai tameng hidup dalam agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2008. Putusan militer Israel ini secara tidak langsung membuktikan bahwa pasukan Israel yang memanfaatkan warga Gaza sebagai tameng hidup, dan bukan pejuang Hamas seperti yang dituduhkan Israel terhadap faksi pejuang Palestina itu.

Kedua prajurit Israel itu yang dinyatakan bersalah itu berasal dari kesatuan infanteri, berpangkat Sersan. Kesimpulan pengadilan menyebutkan bahwa dua prajurit Israel itu ikut dalam operasi pengepungan sebuah apartemen di Tel Al-Hawa, di sebelah selatan pinggiran kota Gaza. Saat pengepungan itu, dua prajurit tersebut menawan sejumlah warga sipil Gaza dan menemukan dua tas di dalam sebuah kamar mandi. Curiga isi tas adalah bom untuk menjebak mereka, dua prajurit Israel itu menarik seorang anak lelaki Gaza dan memerintahkannya untuk membuka serta memeriksa isi tas tersebut.

Sementara kedua prajurit Israel mengawasi dengan mengenakan perlindungan, anak lelaki Palestina dengan sangat ketakutan menuruti perintah kedua tentara Zionis itu. Bahkan saking ketakutannya, menurut kesimpulan pengadilan, bocah Palestina itu sampai pipis di celana. Ia berhasil mengosongkan isi tas pertama tapi kesulitan membuka tas yang kedua , sehingga salah seorang prajurit menembak tas tersebut yang membuat bocah Palestina itu ketakutan meski tidak terluka akibat insiden tersebut.

Kasus ini merupakan salah satu kasus kriminal serius yang dilakukan para prajurit Israel selama agresi yang mereka lakukan ke Jalur Gaza. Militer Israel menyatakan, mereka sedang menangani 48 kasus serupa dan baru sepertiganya yang sudah mengalami kemajuan. Pada bulan Juli lalu, militer Israel mendakwa sejumlah prajuritnya yang menembak seorang warga Palestina yang sedang berjalan berkelompok. Prajurit Israel menembak warga Palestina itu meski ia sudah mengibarkan bendera putih.

Meski demikian, organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional menyatakan bahwa proses penyelidikan dan pengadilan yang dilakukan oleh militer Israel tidak cukup. Kejahatan perang yang dilakukan tentara-tentara Israel harus diselidiki oleh tim penyelidik independen dari luar Israel.

Tim penyelidik PBB di bawah pimpinan Richard Goldstone dalam laporannya tentang agresi Israel ke Jalur Gaza tahun 2008 menyatakan bahwa militer Israel telah mengobarkan perang terhadap warga sipil Gaza dan merusak infrastruktur milik warga sipil. Namun Israel menolak semua tuduhan itu dan hingga kini belum tersentuh hukum.

Sementara itu, terkait putusan pengadilan militer Israel terhadap dua prajuritnya hari Minggu kemarin, sejumlah mantan prajurit Israel yang datang ke pengadilan mengenakan t-shirt berwarna putih dengan tulisan "Kami korban Goldstone." (ln/NYT)

Source : eramuslim

Tiga Mahasiswa Kanada yang Hilang Bergabung dengan Kelompok Jihad

Tiga mahasiswa asal Winnipeg Kanada yang hilang di Pakistan dilaporkan telah bergabung dengan kelompok jihad internasional, kata seorang mantan presiden asosiasi mahasiswa muslim Universitas Manitoba, setelah dirinya diberitahu oleh peneliti dari biro Keamanan dan Intelijen Kanada (CSIS).

"Mereka secara khusus mengatakan mereka akan pergi berjihad, mereka akan berperang demi agama," kata Shariq Kidwai, mantan presiden Asosiasi mahasiswa Muslim Universitas Manitoba, beberapa waktu yang lalu.

Kidwai mengatakan bahwa peneliti dari CSIS telah mewawancarainya terkait tentang mahasiswa bernama Ferid Imam, Muhannad al-Farekh dan Miawand Yar tak lama setelah ia menjadi presiden asosiasi pada tahun 2008 lalu.

Mereka telah menghilang pada tahun 2007.

"Saya diberitahu [oleh agen-agen federal] mereka [tiga mahasiswa] telah menulis beberapa catatan, yang menurut saya sangat mengecewakan: "Kami katakan selamat tinggal terakhir kepada keluarga kami, kami tidak akan melihat mereka lagi," kata Kidwai.

The Globe and Mail melaporkan tentang adanya rencana pencarian internasional untuk ketiga anak muda tersebut yang melibatkan CSIS, RCMP dan FBI. Para mahasiswa itu terbang ke Pakistan pada 2007 tanpa memberitahu keluarga mereka, seperti dilaporkan media.

"Ferid, dia adalah presiden [asosiasi] sebelum saya," kata Kidwai, yang mengatakan ia mengetahui tiga mahasiswa itu sangat baik, mereka sering menghadiri shalat jamaah di kampus.

Para petugas dari badan intelijen federal yang mewawancarai Kidwai sepertinya sangat tertarik untuk menemukan apakah tiga orang itu telah meninggalkan Kanada secara sukarela.

Sedangkan aktivis komunitas Shahina Siddiqui mengatakan bahwa keputusan ketiga pria muda itu untuk pergi, dalam penyelidikan lebih lanjut oleh RCMP, kepergian mereka telah meninggalkan beberapa keluarga Muslim di Winnipeg merasa stres.

"Ini sudah berlangsung selama tiga tahun. Keluarga mereka datang kepada saya untuk konsultasi stres dan konseling," kata Siddiqui, direktur eksekutif Asosiasi Pelayanan Sosial Islam.

Asisten Komisaris Bill Robinson, komandan untuk RCMP di Manitoba, mengatakan tiga mahasiswa yang hilang pada saat ini diperlakukan sebagai orang hilang.(fq/nationalpost)

Source : eramuslim

AS-Eropa Rancang Agenda Baru Perang Melawan Teror?

Para agen intelijen AS dan Eropa mulai bergerak setelah mengklaim bahwa mereka berhasil mengendus rencana kelompok Al-Qaidah melakukan serangan teror ke sejumlah kota besar di Eropa. Sejauh ini, agen-agen intelijen Eropa belum memberikan penjelasan lengkap soal klaim tersebut, tapi para agen intelijen itu diam-diam sudah melakukan "operasi" mengintai warga negara mereka sendiri, terutama anak-anak muda muslim yang diketahui pernah atau akan bepergian ke negara-negara yang selama ini oleh Barat dicurigai sebagai "sarang" teroris Al-Qaida.

Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah analis dan pejabat intelijen yang mengatakan bahwa para agen rahasia AS dan Eropa sedang mengintai anak-anak muda warga negara Barat yang melakukan perjalanan ke Pakistan dan tempat-tempat lainnya, yang dicurigai akan menerima pelatihan dari Al-Qaida dan organisasi-organisasi yang menjadi aliansi Al-Qaida, lalu anak-anak muda itu akan kembali untuk melakukan serangan teror di negara-negara asal mereka (AS dan Eropa).

"Para 'pejuang' itu sangat mengenali target yang mereka pilih, hal itu menambah kemampuan setiap individu untuk menimbulkan kerusakan," demikian laporan yang dirilis Homeland Security Institute Universitas George Washington.

Menurut laporan itu, para militan pemilik paspor negara-negara Barat yang tidak memiliki catatan kriminal atau yang diistilahkan dengan "clear skin" bisa bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan dan terhindar dari pemantauan otoritas yang berwenang.

Kantor Perlindungan Konstitusi Negara Federal Jerman mengklaim bahwa sekitar 200 orang warga negara Jerman dan warga negara asing yang ada di Jerman, pernah mengunjungi Pakistan dengan tujuan mengikuti pelatihan paramiliter bersama kelompok-kelompok Islamis dan otoritas berwenang di Jerman mengklaim sudah punya bukti bahwa 65 orang diantaranya memang benar mengikuti pelatihan tersebut.

Magnus Ranstorp, salah satu peneliti dari Swedish National Defence College dalam laporannya juga mengklaim bahwa tingkat ancaman terorisme di Swedia meningkat dalam sepekan ini dan menurutnya tidak ada satu pun negara di Eropa yang kebal dari bahaya teroris.

Ia mengatakan, para agen intelijen di AS dan Inggris juga mengkhawatirkan Somalia--selain Pakistan--sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan para militan dari Barat untuk "menuntut ilmu" terorisme.

Laporan Ranstorp menyatakan bahwa aparat berwenang di Eropa seharusnya juga memburu para tokoh yang dianggap menjembatani hubungan para militan yang ada di Barat dan negara-negara yang dinilai menjadi tempat pelatihan teroris.Termasuk tokoh yang melakukan propaganda untuk merekrut para militan di negara-negara Barat. Laporan itu mencontohkan sosok Anwar Al-Awlaki yang disebut sebagai tokoh berbahaya dalam menjembatani serta menyebarkan propaganda terorisme.

Laporan ancaman terorisme versi Barat seperti yang dirilis Ranstorp ini seolah ikut menguatkan klaim para intelijen AS dan Eropa bahwa negara mereka masih menjadi target kelompok teroris dan kelompok teroris itu lagi-lagi dilekatkan pada sosok organisasi Al-Qaidah.

Para intelijen Barat terus menggulirkan perang melawan teror yang sudah usang, karena perang melawan teror yang pertama kali digulirkan oleh AS itu terbukti hanya menjadi dalih untuk menghancurkan negeri-negeri muslim, menangkapi kaum Muslimin yang tak berdosa dan menghinakan mereka di kamp-kamp penjara, seperti kamp penjara AS di Guantanamo dan kamp penjara lainnya yang dirahasiakan AS serta para sekutunya, ataukah klaim para intelijen AS dan Eropa ini merupakan agenda baru perang melawan teror?(ln/mol)

Source : eramuslim